Hujan uang APBN di akhir tahun akan mengatasi kekeringan uang Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia-Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo meyakini arus kas masuk akhir tahun dari belanja pemerintah dapat mengatasi kekeringan likuiditas di Indonesia. Dia mengatakan pemerintah biasanya menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membayar subsidi dan bantuan sosial pada akhir tahun.

“Saya cukup optimistis di bulan Desember nanti, dalam waktu kurang dari 18 hari kerja, akan ada penguatan dari pemerintah, terutama dalam hal pembayaran subsidi ke beberapa BUMN besar dan bantuan sosial,” kata Banjaran seperti dikutip, Kamis (6/1). 12). /2023).

Banjaran menjelaskan, belanja subsidi yang dimaksud merupakan pembayaran subsidi listrik dan bahan bakar dari pemerintah kepada PT PLN dan Pertamina. Dia mengatakan, subsidi kepada kedua BUMN tersebut biasanya dibayarkan pada akhir tahun.

Misalnya, setiap akhir tahun perbankan, dua BUMN besar, yakni Pertamina dan PLN yang merupakan dua BUMN besar, masuk dalam asumsi APBN, ujarnya.

Menurut Banjaran, penyaluran bansos juga penting agar likuiditas RI tidak mengering. Menurut dia, penyaluran bansos sekaligus mengatasi pelemahan daya beli masyarakat. “Memang banyak belanja pemerintah pusat yang bersifat siklus selama seminggu terakhir,” katanya.

Menurutnya, pemerintah juga bisa mempertimbangkan program lain untuk mengatasi kekeringan uang di Indonesia. Selain mengatasi permasalahan likuiditas, ia yakin program pemerintah juga dapat membantu menopang pertumbuhan Indonesia hingga mencapai target pada akhir tahun 2023.

“Dalam hal ini, jika ada program lain yang bisa dilaksanakan dalam waktu kurang dari satu bulan, akan sangat membantu, meskipun pengetatan likuiditas menjadi isu yang dapat menghambat realisasi pertumbuhan ekonomi di level 5 persen,” ujarnya. dikatakan. .

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti permasalahan kekurangan likuiditas RI pada rapat tahunan Bank Indonesia. Jokowi meminta perbankan tidak mengeluarkan uangnya hanya untuk membeli instrumen BI dan Surat Berharga Negara (SBN). Jokowi mengaku banyak mendapat keluhan dari pengusaha yang terkendala likuiditas.

[Gambas:Video CNBC]